pasal 33 slot

2024-05-14


Pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup

DPRD DKI Jakarta siap memproses pegawai bernama Hengki yang diduga terlibat kasus pungli di rutan KPK. Baca Selengkapnya. Instruksi Budi Arie di antaranya untuk melakukan upaya preventif dan proaktif guna memberantas berbagai macam konten judi online dan/atau judi slot.

judi online (Judi Slot) di Kota Palembang dengan upaya penal setelah terjadi kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya sebagaimana Pasal 303 KUHP daripada Pasal 27 ayat (2) Jo.

Abstract. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun. 1945) sebagai landasan konstitusional pengelolaan sumber daya alam tersebut „diterjemahkan‟. ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. „Penerjemahan‟Pasal 33 UUDNRI Tahun.

Berikut isi Pasal 33 UUD 1945: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Dalam permohonannya, Pemohon menganggap Pasal 81 ayat (1) PP No.46/2021 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UU Penyiaran sebagaimana diubah oleh Pasal 72 angka 3 UU Cipta Kerja. Sebab, mengakibatkan LPS harus menyewa Slot Multipleksing kepada LPS yang ditetapkan sebagai penyelenggara multipleksing untuk menyediakan layanan program siaran.

Berikut bunyi Pasal 33, yang dikutip langsung dari Undang-Undang 1945: Pasal 33. (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal dalam konstitusi yang mengatur mengenai sumber daya alam negara Indonesia dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, bagaimana penjelasan secara rinci dari pasal ini? Berikut ulasannya. ADVERTISEMENT.

Dalam KUHP, kejahatan perjudian diatur dalam dua pasal yakni Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Pasal inilah yang dipakai penuntut umum untuk mendakwa para pelaku perjudian, tergantung unsur mana yang terbukti. Pada tahun 2020, misalnya, ada 4.603 perkara perjudian yang ditangani seluruh pengadilan negeri di Indonesia.

INTISARI JAWABAN. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026. Lantas, bagaimana bunyi pasal pembunuhan dalam KUHP dan apa saja unsur pasalnya?

Peta Situs